TIMIKA | Sejumlah pelajar yang tergabung dalam Solidaritas Pelajar Timika menggelar aksi demo damai di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika, pada Kamis (30/4/2026).
Agenda aksi para pelajar tersebut yakni “Kami Solidaritas Pelajar Timika Menuntut Hak Kami Penambahan Kuota Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) dan Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik)”.
Kedatangan para pelajar diterima langsung Kepala Dinas Pendidikan, Antonius Welerubun didampingi Sekretaris Pendidikan Kabupaten Mimika. Serta didampingi apparat kepolisian.
Tiga Pernyataan Sikap yang sampaikan para peserta aksi kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika :
- Dinas Pendidikan segera menambahkan kuota calon penerima biaya Afirmasi di Kabupaten Mimika dari kuota 100 orang menjadi 500 orang dan harus mengedepankan Orang Asli Papua (OAP), terutama 7 suku di Kabupaten Mimika.
- Jika point 1 tidak di jawab oleh Dinas Pendidikan, maka kami Solidaritas Pelajar Timika akan mendata seluruh pelajar angkatan 2026 di Kabupaten Mimika untuk masuk ke setiap perguruan tinggi yang ada di Timika, Manokwari, Jayapura berdasarkan jurusannya masing-masing lalu meminta Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika bertanggungjawab.
- Jika Dinas Pendidikan tidak menjawab persoalan point 1 dan 2, maka kami Solidaritas Pelajar West Papua (SPWP) meminta pembangunan Kampus bertaraf nasional di Kabupaten Mimika.
Pada aksi tersebut para pelajar membawa sejumlah spanduk yang bertuliskan “Kami juga ingin mendapatkan pendidikan yang layak seperti mereka”. “Dinas Pendidikan Mimika segera menambah kuota afirmasi ADik untuk menunjang pendidikan tinggi”. “Pemerintah Kabupaten Mimika stop diskriminasi terhadap OAP yang mau melanjutkan perguruan tinggi, Dana Otsus bawa lari kemana”. “Gratiskan pendidikan di Tanah Papua, Papua butuh pendidikan”.
Koordinator Lapangan (korlap) aksi tersebut, Ansel Degei dalam orasinya mengatakan, kuota ADEM saat ini hanya 20 orang per sekolah sedangkan kuota ADIK hanya 100 orang.”
“Kami minta kuota ditambah menjadi 500 orang,’ ungkap Ansel.
Para peserta aksi juga meminta agar d Mimika dibangun Kampus Negeri. Mereka menilai APBD Mimika sangat besar.
“Sehingga kalau bisa bangun kampus Negeri di Timika supaya kita tidak perlu lagi ke luar Timika untuk pergi kuliah,” ucapnya.
Selain itu, mereka juga menekankan agar kuota Adik dan ADEM mengutamakan Orang Asli Papua (OAP), khususnya tujuh suku yang ada di Kabupaten Mimika.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika, Antonius Welerubun kepada awak media mengatakan, ini adalah hak dari adek-adek pelajar Papua lulusan tahun 2026 untuk bagaimana mereka juga mendapatkan pendidikan yang inklusif seperti pelajar yang mampu dan pelajar yang orang tuanya tidak mampu.
“Inilah yang mereka perjuangkan dan meminta untuk penambahan kuota. Namun hal tersebut merupakan program dari Kementerian Pendidikan, yang mana setiap kabupaten/kota dikasih 100 kuota, tetapi mereka meminta agar kuota itu ditambahkan,” tutur Anton.
Anton mengakui terkait dengan kuota tersebut sebenarnya mereka sudah menyurat ke Kementerian Pendidikan untuk penambahan kuota untuk pelajar secara khusus bagi OAP.
“Jadi untuk kuota tahun 2025 sebanyak 100. Dan di Tahun 2026, kita usulkan sebanyak 275. Sekarang tinggal menunggu keputusan dari Kementerian Pendidikan terkait usulan kuota tersebut,” pungkasnya. (Red)
