TIMIKA | Polemik jabatan Kepala Sekolah di SD Inpres Nawaripi mendapat tanggapan serius dari Kepala Kampung Nawaripi, Norman Ditubun.
Kata Norman, dirinya tidak mempersoalkan siapa pun yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan, asalkan sosok tersebut mampu beradaptasi dengan masyarakat adat Nawaripi dan mengedepankan kepentingan pendidikan anak-anak asli setempat.
“Kami terbuka saja siapa yang ditunjuk, tapi yang penting bisa merangkul anak-anak asli Nawaripi agar mereka mau bersekolah di SD Inpres. Karena faktanya, saat ini hampir tidak ada anak-anak asli yang bersekolah di sana,” ungkap Norman pada Selasa (4/8/2025)
Norman mengaku prihatin dengan konflik yang belakangan terjadi akibat dualisme kepemimpinan di sekolah tersebut.
Norman menyebut adanya dua kepala sekolah, yakni satu yang memiliki Surat Keputusan (SK) dari Bupati dan satu lagi yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pendidikan melalui nota dinas telah menimbulkan kegaduhan hingga berdampak pada kondisi psikologis siswa.
“Saya lihat video yang beredar di media sosial, ada guru yang teriak-teriak di depan murid. Itu sangat tidak pantas dan mengganggu mental anak-anak,” ucapnya.
Menurut Norman, sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak-anak dalam menimba ilmu. Namun, yang terjadi justru sebaliknya, karena konflik internal di kalangan guru menciptakan suasana belajar yang tidak kondusif.
Norman meminta agar Bupati Mimika turun tangan langsung menyelesaikan masalah ini dengan meninjau kembali kebijakan Dinas Pendidikan.
“Saya minta pak Bupati untuk menertibkan ini. Kalau bisa, nota dinas yang dikeluarkan Kepala Dinas dibatalkan saja dan gunakan SK Bupati yang resmi. Ini demi kepentingan anak-anak dan masa depan pendidikan di Kampung Nawaripi,” pungkasnya. (Red)
