TIIMIKA | Wakil Ketua I Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah, Paulina Marey,menyoroti meningkat kasus HIV/AIDS dan kekerasan terhadap Perempuan dan anak diwilayah provinsi papua tengah.
Paulina meminta agar keterlibatan tokoh agama, tokoh Masyarakat,tokoh pemuda, serta kaum perempuan bersama -sama terlibat melakukan sosialisasi guna menekan penyebaran HIV/AIDS dan mencegah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Papua Tengah, khususnya Kabupaten Mimika.
Menurut Paulina, penanganan penyakit HIV/AIDS tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah. Perlu keterlibatan berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh agama dan perempuan yang memiliki pengaruh di lingkungan masing-masing.
Ia meminta para tokoh serta lintas sektor dapat membantu memberikan edukasi dan motivasi kepada masyarakat agar memiliki kesadaran bersama untuk mencegah penyebaran HIV/AIDS.
“Tokoh-tokoh agama dan perempuan juga harus ikut berperan. Mereka yang memiliki pendidikan bisa membantu memberikan motivasi dan menyampaikan informasi kepada masyarakat, sehingga kita bersama-sama berupaya menekan penyebaran HIV/AIDS,” kata Paulina pada, Minggu 22 November 2026.
Selain persoalan penyakit HIV/AIDS, Paulina juga menyoroti masih adanya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan perempuan dan anak. Menurut dia, kekerasan dalam keluarga merupakan persoalan serius yang membutuhkan perhatian pemerintah dan seluruh elemen masyarakat.
Ia mengapresiasi langkah pemerintah yang telah memberikan ruang bagi korban KDRT untuk melaporkan tindakan kekerasan melalui jalur hukum dan kepolisian.
Paulina menegaskan, perempuan maupun anak yang menjadi korban kekerasan tidak boleh terus-menerus dibiarkan mengalami perlakuan tersebut, termasuk jika pelakunya merupakan anggota keluarga sendiri.
“Selama ini kita berbicara tentang keluarga yang harmonis, bahagia dan sejahtera. Tetapi kenyataannya masih ada keluarga yang mengalami kekerasan, bahkan anak kandung pun bisa menjadi korban. Karena itu, persoalan ini harus mendapat perhatian serius,” ucapnya.
Ia berharap pemerintah daerah dapat mengambil langkah konkret untuk menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui kebijakan serta regulasi yang lebih berpihak kepada korban.
Paulina juga mengusulkan agar berbagai persoalan sosial, termasuk dampak perilaku dalam rumah tangga yang berpotensi meningkatkan risiko penularan HIV/AIDS, dapat dibahas bersama untuk menghasilkan keputusan atau kebijakan yang tepat.
Menurut dia, MRP hadir sebagai lembaga representasi kultural masyarakat Papua yang memiliki tanggung jawab menyerap dan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah.
Apa yang kami lakukan ini adalah menyerap aspirasi masyarakat. Kami mencatat berbagai persoalan yang disampaikan, kemudian membawanya kembali ke lembaga untuk dibahas dan dijadikan acuan dalam menyampaikan rekomendasi kepada gubernur,” jelasnya.
Ia menambahkan, aspirasi tersebut selanjutnya menjadi bahan bagi pemerintah daerah untuk menentukan langkah penanganan, termasuk apabila diperlukan kebijakan lanjutan hingga tingkat pemerintah pusat.(Red)







