TIMIKA | Terkait dengan aksi mogok kerja yang dilakukan petugas pengangkut sampah di Timika pada Senin (9/3/2026). Anggota DPRK Mimika akan melakukan pemanggilan terhadap Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan para petugas kebersihan untuk melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP).
Anggota Komisi IV DPRK Mimika, Abrian Katagame, mengatakan pihaknya perlu mendengar langsung penjelasan dari DLH maupun para pekerja agar persoalan ini bisa diselesaikan dengan baik.
“Kami melihat langsung kondisi di lapangan, memang sempat terjadi penumpukan sampah karena petugas mogok. Komisi IV akan memanggil DLH dan perwakilan pekerja untuk RDP supaya kita cari solusi bersama dan kejadian seperti ini tidak boleh terulang lagi,” ungkapnya.
Hal senada disampaikan Anggota Komisi IV DPRK Mimika, Simson Gujangge, yang juga turun langsung mengecek aktivitas pengangkutan sampah. Ia menegaskan pelayanan kebersihan merupakan kebutuhan masyarakat sehingga tidak boleh terganggu.
“Pelayanan sampah ini menyangkut kepentingan masyarakat luas. Karena itu kami turun langsung melihat kondisi di lapangan dan berdiskusi dengan petugas. Komisi IV akan menjadwalkan RDP dengan DLH agar semua persoalan bisa dibuka dan diselesaikan,” tuturnya.
Komisi IV DPRK Mimika menjadwalkan RDP dengan DLH Mimika dan perwakilan petugas pengangkut sampah pada Selasa, 10 Maret 2026 ( Besok), guna mencari solusi bersama serta memastikan pelayanan kebersihan di Kabupaten Mimika tetap berjalan normal.
Sebelumnya pada Senin (9/3/2026) pagi para petugas pengangkut sampah sempat melakukan aksi membuat aktivitas pengangkutan sampah di dalam Kota Timika sempat lumpuh total sejak pagi hari.
Akibat aksi tersebut, sampah terlihat menumpuk di sejumlah ruas jalan karena tidak ada armada truk pengangkut yang beroperasi. Aksi mogok diketahui sudah berlangsung sejak subuh, sebelum akhirnya aktivitas pengangkutan kembali normal pada siang hari.
Para sopir truk bersama petugas pengangkut sampah sempat berkumpul di pangkalan mereka di Kantor DLH lama, Jalan Cenderawasih. Dalam pertemuan itu, para pekerja sepakat untuk tidak melakukan aktivitas kerja sehingga tidak satu pun armada yang keluar beroperasi.(Red)
