TIMIKA | Bupati Mimika Johannes Rettob menjadi salah satu narasumber dalam Sesi II – Pleno 1 Konferensi Kota Toleran (KKT) Nasional Ke-2 Tahun 2026 yang berlangsung di Kabupaten Mimika, pada Minggu (15/11/2026).
Dalam forum tersebut, Buapti John membahas pentingnya toleransi sebagai fondasi demokrasi yang sehat dan pembangunan inklusif. Toleransi, menurut tema diskusi, tidak cukup dimaknai sebagai upaya menjaga kerukunan, tetapi juga harus menjamin kesetaraan hak seluruh warga dalam kehidupan bermasyarakat.
Pleno bertajuk “Kota Toleran sebagai Fondasi Demokrasi dan Pembangunan Inklusif” itu menghadirkan sejumlah narasumber dari pemerintah daerah, Kementerian Agama, dan kalangan akademisi.
Dalam forum tersebut membahas pengalaman dan praktik baik dalam membangun kehidupan masyarakat yang harmonis di tengah perbedaan suku, agama, budaya, dan latar belakang sosial.
Kata Bupati John bagi Mimika persoalan toleransi memiliki arti penting. Kabupaten ini dihuni masyarakat dengan latar belakang etnis, agama, budaya, dan adat istiadat yang beragam. Kondisi tersebut menjadi kekayaan sosial sekaligus tantangan bagi pemerintah daerah dalam menjaga persatuan.
Ia menerangkan, keberagaman, sebagaimana menjadi pokok pembahasan dalam pleno, membutuhkan ruang dialog, sikap saling menghormati, serta kolaborasi antarelemen masyarakat.
Konferensi Kota Toleransi Nasional ke-2 diharapkan tidak berhenti pada pertukaran gagasan. Forum ini juga ditargetkan menghasilkan rekomendasi dan komitmen bersama untuk memperkuat kebijakan serta praktik toleransi di daerah. Pembangunan sebuah kota, dalam perspektif tersebut, tidak semata-mata diukur dari kemajuan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi. Kemampuan pemerintah menciptakan kehidupan yang damai, adil, setara, dan menghargai keberagaman juga menjadi ukuran penting.
Ia menyebutkan, Kabupaten Mimika dipilih menjadi tuan rumah KKT Nasional Ke-2 Tahun 2026 karena dinilai memiliki pengalaman dalam membangun kehidupan masyarakat plural. Penyelenggaraan konferensi di Papua Tengah sekaligus menjadi upaya memperluas pembicaraan tentang toleransi yang selama ini cenderung berpusat di wilayah Indonesia bagian barat. Melalui forum nasional ini, pengalaman Kabupaten Mimika dalam membangun kerukunan, termasuk peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi daerah lain di Indonesia.(Red)







