TIMIKA | Konferensi Kota Toleransi (KKT) Nasional ke -2 Tahun 2026 yang berlangsung di Mimika Sport Complex (MSC) Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah secara Resmi ditutup pada, Senin (16/11/2026) malam.
Pesan dari pelaksanaan KKT Nasional ke-2 Tahun 2026 yakni merawat keberagaman bukan sekadar menjaga perbedaan, tetapi membangun persaudaraan dan memperkuat persatuan.
Malam puncak penutupan ini menjadi momentum penting untuk merefleksikan berbagai gagasan, pengalaman, serta komitmen bersama yang telah dibangun selama pelaksanaan konferensi.
Makna lainnya dari pelaksanaan kegiatan tersebut pentingnya kolaborasi antara pemerintah, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, akademisi, dan masyarakat dalam merawat kerukunan.
Gubernur Provinsi Papua Tengah dalam sambutannya yang dibacakan oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Politik, dan Hukum (Staf Ahli III), Marthen Ukago menyebutkan, pentingnya kerukunan dan toleransi sebagai fondasi dalam menjaga persatuan serta menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan harmonis di tengah keberagaman. Sinergi antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat menjadi bagian penting dalam memperkuat kehidupan sosial yang saling menghormati.
Dalam kesempatan yang sama Koordinator Staf Khusus Menteri Agama Republik Indonesia, Dr. Farid F. Saenong menegaskan membangun sikap toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya di tengah keberagaman agama, suku, budaya, dan latar belakang sosial.
Bahwa toleransi, Kata Farid bukan sekadar sikap saling menghormati perbedaan, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata, seperti menghargai keyakinan orang lain, membangun komunikasi yang baik, serta menjaga hubungan persaudaraan tanpa membeda-bedakan latar belakang. Setiap orang tidak harus memiliki pandangan dan keyakinan yang sama, melainkan bagaimana setiap individu mampu menerima, menghargai, dan hidup berdampingan dalam perbedaan.
Salah satu momentum penting dalam rangkaian penutupan adalah pembacaan dan penandatanganan Deklarasi Timika yang melibatkan pimpinan daerah, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, serta berbagai pemangku kepentingan terkait.
Deklarasi tersebut menjadi wujud komitmen bersama untuk menjaga persatuan, memperkuat toleransi, menghormati keberagaman, serta menjadikan kerukunan sebagai fondasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. (Red)







