TIMIKA | Realisasi peneyerapan anggaran kabupaten Mimika baru hingga memasuki akhir bulan September 2025 baru mencapai 36,40 persen atau setara dengan Rp2,3 triliun. Hal itu diungkapkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mimika, Marthen Malissa, pada Senin (29/09/2025).
Ia menejlaskan, angka tersebut masih terbilang rendah lantaran sebagian besar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum melakukan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
“Sebenarnya kalau sudah dipertanggungjawabkan bisa mendekati 40 persen. Namun selama belum ada pertanggungjawaban, maka belum bisa diakui sebagai realisasi,” ucapnya.
Ia meminta pimpinan OPD segera menginstruksikan bendahara dan operator keuangan untuk mempercepat proses pertanggungjawaban agar realisasi anggaran dapat meningkat.
“Biasanya tagihan pekerjaan lebih banyak masuk pada November dan Desember. Banyak kegiatan yang baru ditagihkan setelah pekerjaan selesai, padahal seharusnya mengikuti termin kontrak. Akibatnya, pembayaran menumpuk di akhir tahun,” tuturnya.
Selain itu, pihaknya optimis hingga akhir 2025 realisasi anggaran Kabupaten Mimika dapat menembus 90 persen.
“Saya yakin, selama dokumen dan administrasi tagihan dari OPD maupun kontraktor lengkap, proses di BPKAD tidak akan tertunda. Tidak ada tagihan yang bermalam di kantor kami,” sebutnya.
Marthen mengakui hingga saat ini sejumlah kendala masih dihadapi, terutama karena sebagian OPD tidak segera mengajukan permintaan pencairan dana sesuai jadwal.
“Sekarang tersisa tiga bulan lagi, kita akan kejar bersama agar anggaran benar-benar terserap,” pungkasnya. (Red)
