TIMIKA | Kelompok Pemuda Mimika Bersatu menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika di ruang rapat kantor DPRK Mimika, pada Selasa (2/9/2025).
Turut hadir Ketua DPRK Mimika, Primus Natikapereyau, Kapolres Mimika, AKBP Billyandha Hildiario Budiman, Dandim 1710/Mimika, Letkol Inf M. Slamet Wijaya serta masing-masing ketua OKP yang tergabung Kelompok Pemuda Mimika Bersatu ini yaitu GMNI Cabang Timika, GMKI Cabang Timika, PMKRI Cabang Timika, KNPI Mimika, Pemuda Katolik Komcab Timika, GAMKI Cabang Timika, OKIA, Aliansi Pemuda Kei Mimika, YLBH Papua Tengah, Peradi Cabang Timika dan Aliansi Pemuda Kamoro.
Koordinator RDP, Yosep Temorubun menyampaikan RDP ini dimaksudkan untuk memperlihatkan kepada publik bahwa ada forum demokrasi yang elegan untuk menyampaikan aspirasi.
“Saya menegaskan kami ingin memperlihatkan kepada publik bahwa ini cara yang elegan untuk menyampaikan asirasi tanpa harus turun ke jalan dan bertindak anarkis,” katanya.
Adapun 13 poin tuntutan yang dibawa oleh Pemuda Mimika Bersatu dalam RDP antara lain adalah:
1. Menolak dengan tegas kenaikan gaji dan tunjangan perumahan Anggota DPR RI, MPR RI, DPD RI, DPRD provinsi dan kabupaten/kota.
2. Menolak kenaikan pajak oleh Pemerintah Pusat dalam bentuk apapun yang dapat menambah beban dan penderitaan bagi rakyat Indonesia.
3. Melakukan reformasi sistem di tubuh TNI – Polri secara menyeluruh dari pusat hingga daerah.
4. Mengusut tuntas kasus kekerasan dan pembunuhan terhadap para aksi demonstrasi yang terjadi di seluruh Indonesia.
5. Pemerintah Pusat dan Komnas HAM RI segera menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di Tanah Papua.
6. Menolak dengan tegas tindakan kekerasan yang dilakukan aparat TNI – Polri kepada masyarakat di seluruh Tanah Papua.
7. TNI dan Polri dalam melakukan pengamanan aksi demonstrasi wajib menggunakan cara-cara pendekatan yang persuasif, preventif, dan menghindari tindakan kekerasan terhadap para aksi demonstrasi dalam bentuk apapun.
8. Menolak keras pemindahan tahanan politik oleh pihak kepolisian dan Kejaksaan yang dipindahkan keluar dari Tanah Papua yang dapat menimbulkan gangguan stabilitas kemanan di Tanah Papua.
9. Meminta DPRK Mimkka mengusut tuntas kasus bahan bakar minyak ilegal dan tambang emas ilegal di Distrik Mimika Barat Tengah.
10. DPRK Mimika memanggil PT Freeport Indonesia dan perusahaan prifatisasi yang beroperasi di Papua Tengah untuk menjelaskan berapa jumlah karyawan Orang Asli Papua (OAP) dan melakukan prioritas penerimaan pencaker yang tinggal dan besar di Tanah Papua.
11. Bersatu padu dan bersinergi dalam upaya menjaga stabilitas keamanan dan kedamaian guna mewujudkan Kabupaten Mimika menjadi Rumah Kita bersama denga aman, damai dan bermartabat.
12. Menolak segala betuk hasutan dan profokasi yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan kedamaian di Kabupaten Mimika.
13. Mendukung penuh pemerintah daerah dan mensukseskan program pemerintah dalam membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyatakat di Kabupaten Mimika. (Crc)
