TIMIKA | Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Tengah menggelar rapat dengar pendapat (hearing) bersama Pemerintah Kabupaten Mimika, tokoh masyarakat, serta tokoh adat di Kabupaten Mimika.
Kegiatan tersebut berlangsung di ballroom hotel Horison Diana pada, Selasa (5/5/2026).
Pertemuan ini difokuskan untuk mencari solusi atas kendala pelayanan kapal perintis menuju Dermaga Sipu -Sipu, Distrik Jita. Serta pengelolaan tailing di wilayah Kabupaten Mimika.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif DPR Papua Tengah untuk membuka kembali akses pelayaran kapal perintis ke Dermaga Sipu -Sipu.
Bupati Mimika, John Rettob mengatakan langkah ini dinilai strategis dalam memutus isolasi geografis yang selama ini dirasakan masyarakat di wilayah tersebut.
“Kami mendukung penuh rencana kapal perintis masuk ke Dermaga Sipu -Sipu, Distrik Jita. Ini adalah bagian dari upaya nyata pemerintah untuk membuka keterisolasian masyarakat di sana,” ucapnya.
Bupati John menekankan pentingnya kepastian regulasi sebelum operasional dimulai. Bupati menyoroti beberapa poin krusial yang harus disepakati bersama agar tidak menimbulkan masalah hukum atau administratif di kemudian hari, yang pertama terkait Status Pengelola.
Ia menerangkan, perlu ditetapkan secara legal apakah pelabuhan akan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten, Provinsi, atau Kementerian Perhubungan. Kemudian penentuan status pelabuhan, apakah masuk dalam kategori pelabuhan laut atau di bawah naungan ASDP (Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan).
Dikatakan Bupati John, hingga saat ini, Dermaga Sipu-Sipu yang dibangun oleh Kementerian Perhubungan melalui ASDP Provinsi Papua belum diserahterimakan secara resmi kepada Pemkab Mimika.
“Kita tidak ingin pengelolaan Pelabuhan Sipu-Sipu ini mengalami kendala yang sama seperti di Pelabuhan Poumako. Harus ada kejelasan status sejak awal,” ungkapnya.
Selain aspek administratif, Kata Bupati John kondisi geografis menjadi perhatian serius. Bupati menjelaskan bahwa jalur perairan Mimika memiliki tantangan alami berupa pendangkalan sungai yang cukup ekstrem.
“Pendangkalan ini bukan hanya dampak dari tailing PT Freeport Indonesia, tetapi juga karena karakter geologi Mimika sebagai daerah delta. Kombinasi faktor alam dan tailing ini mempercepat pendangkalan jalur pelayaran,” tuturnya.
Bupati John menegaskan pihajnya berharap seluruh aspek teknis dan regulasi diperhitungkan secara matang. (Red)
