TIMIKA | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mimika melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RKPD) 2025-2029 dan Rencana Aksi Tahunan (RAT) tahun 2026.
FGD tersebut betujuan, untuk mengidentifikasi permasalahan kemiskinan yang masih dihadapi di Mimika. Serta merumuskan strategi dan prioritas program yang realistis dan terukur.
Kegiatan yang berlangsung diaula kantor Bappeda Mimika pada, Kamis (23/10/2025) memebahasa sejumlah isu diantaranya peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan infrastruktur dasar, hingga penguatan data terpadu kemiskinan.
Kepala Bappeda Mimika, Yohana Paliling meyebutkan kemiskinan bukan hanya soal kekurangan pendapatan. Tetapi juga soal akses terhadap kesempatan pelayanan publik dan keadilan sosial.
Dikatakan Yohana bahwa Kemiskinan diakibatkan oleh banyak factor bukan hanya kekurangan uang. Maka dari itu pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara kollaboratif lintas sektor.
Menurut Yohana penanggulangan kemiskinan menjadi agenda utama pembangunan Mimika lima tahun ke depan. Pemerintah terus berkomitmen menekan kemiskinan secara berkelanjutan melalui beberapa langkah strategis.
Pemerintah daerah memastikan setiap warga Mimika dari pesisir hingga pegunungan bisa mendapat manfaat dari pembangunan, kolaborasi antara pemerintah dan lembaga vertikal, pengusaha hingga masyarakat sipil, mengoptimalkan data.
“Kegiatan ini bukan sekadar penyusunan dokumen perencanaan, melainkan proses membangun kesepahaman dan komitmen bersama untuk menghadirkan kebijakan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat kecil,” ucapanya.
Ia menerangkan, tantangan dalam pengentasan kemiskinan merupakan tantangan besar, meskipun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tinggi, tetapi, ketimpangan ekonomi masih terjadi.
“Kita ketahui bahwa konstribusi perusahaan juga cukup besar. Namun belum merata di Masyarakat selain itu keterlibatan masyarakat lokal juga masih rendah. Masih ada ketimpangan pembangunan di kampung dan distrik,” pungkasnya.(Red)
