MERAUKE | Dirjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PPKTrans) Dr. Sigit Mustofa Nurudin bersama Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Bappenas Dr. Ir. Medrilzam, melakukan monitoring dan evaluauasi kawasan transmigarasi Distrik Kurik Kabupaten Merauke Pada, Kamis (16/10/2025).
Dalam kunjungan tersebut pihaknya melihat master plan pembangunan kolam renang, mess Patriot, amphiteater, area olahraga dan balai latihan transmigrasi.
Dirjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Dr. Sigit Mustofa Nurudin mengatakan, pembanguanan akan dilaksanakan secara bertahap di lahan seluas 16 hektare yang merupakan lahan transmigarasi.
“Kami meninjau rencana pembangunan Balai Latihan Prestisius yang nantinya akan dilengkapi dengan sejumlah fasilitas pendukung seperti mess, kolam renang, dan pusat pengembangan masyarakat,” ujar Sigit disela kunjugngan.
Menurutnya, pembangunan di kawasan Salor tidak hanya berfokus pada penyediaan sarana pelatihan, tetapi juga diarahkan menjadi pusat kegiatan sosial dan ekonomi bagi masyarakat transmigran dan warga sekitar.
“Lahannya sekitar 16 hektare, dan akan dikerjakan secara bertahap karena keterbatasan anggaran. Tahun ini fokus pada tahap perencanaan dan persiapan lahan, termasuk penimbunan dan kematangan lahan,” tambahnya.
Sigit mengungkapkan, saat ini proses perencanaan masih berjalan dan ditargetkan rampung dalam dua hingga tiga minggu ke depan sebelum memasuki tahap pengerjaan fisik.
“Kami harap Desember nanti sudah ada progres penimbunan lahan, dan pembangunan fisik bisa berlanjut pada tahun 2026,” jelasnya.
Selain melakukan peninjauan, rombongan Kemendes PDTT juga menggelar dialog dengan masyarakat serta tim Ekspedisi Patriot yang sebelumnya dilepas langsung oleh Menteri Desa PDTT. Diskusi tersebut menjadi sarana untuk mengevaluasi sejauh mana efektivitas kegiatan ekspedisi dalam melakukan penelitian, kajian sosial, serta interaksi dengan warga transmigrasi di lapangan.
Sigit menambahkan, lahan seluas 16 hektare yang akan digunakan merupakan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) milik Transmigrasi. Namun, tidak menutup kemungkinan aset tersebut nantinya akan diserahkan kepada pemerintah daerah setelah kawasan tersebut berkembang dan mandiri.
“Untuk saat ini asetnya masih milik kementerian. Tapi jika ke depan kawasan ini sudah mandiri dan berjalan baik, pengelolaannya bisa saja diserahkan untuk dikelola bersama daerah,” tutupnya.
Pembangunan Balai Latihan Prestisius ini diharapkan menjadi model pengembangan kawasan transmigrasi modern, yang tidak hanya berorientasi pada pemukiman, tetapi juga pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi lokal. (Udn)
